Kekhawatiran itu diutarakan kepada Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang hadir dalam agenda Roadshow MPR Goes to Campus, Sabtu 15 Februari 2025.
Merespons hal itu, Eddy Soeparno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menegaskan bahwa anggaran KIP untuk mahasiswa tidak akan terkena
efisiensi anggaran.
"Sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu dan Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasco bahwa Anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) tidak akan terkena efisiensi anggaran," kata Eddy.
Eddy memastikan, pendidikan adalah prioritas dan pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah penerima dan anggaran KIP yang diberikan tidak berubah.
Kepada para Civitas Academica dan mahasiswa Unnes, Eddy menyampaikan komitmennya untuk mengawal implementasi kebijakan KIP di kampus-kampus.
“Tujuannya adalah agar pertama memastikan tidak ada pemotongan KIP pada adik-adik mahasiswa kita yang tidak mampu. Kedua, memastikan KIP diberikan tepat sasaran kepada mereka yang berhak dan membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini meyakini, harus lebih banyak lagi kelompok miskin dan tidak mampu yang bisa mendapatkan akses untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang universitas.
“Saya meyakini bahwa Pak Prabowo akan memberikan prioritas penuh pada pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang,” pungkasnya.
Desas desus beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan terkena efisiensi anggaran menjadi kekhawatiran tersendiri bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jawa Tengah. 
BERITA TERKAIT: