Langkah tersebut dilakukan agar program rehabilitasi sekolah disusun secara menyeluruh dan mencegah terulangnya insiden SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang mengalami kerusakan parah.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki saat rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Disdik, Senin, 27 Juli 2026.
"Kita minta kepada Dinas Pendidikan untuk menginventarisasi dan mendata ulang sekolah yang rusak ringan, sedang, maupun berat agar bisa direncanakan perbaikannya. Jangan sampai ada yang terlewat sehingga kejadian sekolah roboh terulang lagi," ujarnya.
Selain mendorong rehabilitasi sekolah, Komisi E juga meminta Pemprov DKI Jakarta menambah jumlah sekolah swasta gratis. Subki menilai, program yang saat ini mencakup 103 sekolah perlu diperluas agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan.
Komisi E juga mengusulkan penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memperluas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Di sisi lain, Subki mengusulkan agar program beasiswa LPDP DKI Jakarta tetap dilanjutkan, namun dengan alokasi anggaran yang lebih efisien. Sebab, sebagian anggarannya diharapkan dapat dialihkan memperkuat program sekolah swasta gratis dan pembangunan SLB.
"LPDP tetap dilanjutkan, tetapi porsinya bisa dikurangi. Sebagian anggarannya dialihkan untuk sekolah swasta gratis dan SLB yang kebutuhannya sangat mendesak," katanya.
Ia juga meminta Disdik menginvestigasi kualitas bangunan sekolah yang telah berusia lebih dari 10 tahun guna memastikan kondisi konstruksi masih layak dan aman bagi kegiatan belajar mengajar.
.jpg)
,_Febrie_Adriansyah._(Foto-_RMOL).jpg)
BERITA TERKAIT: