Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pembangunan IKN Jalan Terus, Komisi II DPR Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi Publik

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Rabu, 12 Februari 2025, 21:39 WIB
Pembangunan IKN Jalan Terus, Komisi II DPR Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi Publik
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin alias Gus Khozin. /Net
rmol news logo Proyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) didorong untuk terus dilanjutkan dengan perbaikan komunikasi publik yang lebih baik. 

Pasalnya, mengenai anggaran pembangunan IKN, terdapat perubahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) langsung diarahkan ke Otoritas IKN (OIKN).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin alias Gus Khozin berpandangan bahwa  pembangunan proyek IKN dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen negara dalam pemindahan ibukota negara. 

“Pindah ibukota negara dari Jakarta ke IKN merupakan kehendak politik kita sebagai bangsa dan negara. IKN juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo nomer 14. Pilihannya tentu dilanjutkan dengan perbaikan khususnya dalam hal komunikasi publik,” ujar Gus Khozin dalam rapat kerja dengan OIKN di Komisi II DPR RI, Rabu, 12 Februari 2025.

Anggota DPR Dapil Jatim IV ini menyebutkan komunikasi publik OIKN harus mendapatkan perhatian yang serius karena terkait dengan kepercayaan publik dan investor. 

“Komunikasi publik dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Tinggalkan model komunikasi yang basisnya glorifikasi,” katanya.

Menurut Gus Khozin, pemerintah dan OIKN harus membuka ruang komunikasi secara terukur untuk menyampaikan kemajuan pembangunan secara terbuka dan apa adanya. 

“Sampaikan informasi secara terbuka, jujur, dan basisnya laporan kemajuan,” tegas Gus Khozin. 

Lebih jauh, Gus Khozin juga menyebutkan mengenai anggaran pembangunan IKN, terdapat perubahan dari yang semula melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) bergeser langsung ke OIKN. 

“Informasi mengenai pemblokiran anggaran harus didudukkan masalahnya. Yang tepat, pengalihan anggaran dari yang semula melalui Kementerian PU beralih langsung ke OIKN,” tandasnya.rmol news logo article
EDITOR: JONRIS PURBA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA