Biaya Pilkada Dikembalikan ke DPRD Lebih Mahal

Bagi pengamat politik asal Bogor, Jawa Barat, Yusfitriadi, wacana tersebut bukan hal baru. Sebab, pemilihan dipilih DPRD atau pemilihan tertutup itu pernah bergulir saat Pemilu 2014 lalu, namun wacana tersebut tidak masuk dalam skenario pemilihan pada 2019 hingga 2024 sehingga pemilihan terus berlangsung dengan sistem dipilih langsung oleh rakyat. 

"Nah, hari ini Prabowo dengan beberapa stakeholder elite politik kembali membangun narasi, mengembalikan pilkada baik tingkat gubernur, bupati, maupun walikota ke DPRD. Bahkan, sangat mungkin ketika itu sudah digulirkan maka pemilihan presiden dan wakil presiden juga kembali dipilih oleh DPR RI," kata Yusfitriadi, kepada RMOLJabar, Senin 16 Desember 2024. 

Dengan adanya wacana pemilihan dipilih DPRD yang diutarakan presiden sebagai lembaga tertinggi negara maka tidak menutup kemungkinan, wacana itu akan mengkristal dalam beberapa waktu ke depan. 

Yusfitriadi menambahkan, munculnya wacana tersebut karena berdasarkan pernyataan presiden maupun para elite politik lainnya yang menganggap bahwa biaya politik saat ini sangat mahal. Namun, kata Yus, yang dimaksud biaya politik yang mahal itu dari sudut mana. 

"Kalau saya melihat biaya politik yang mahal itu mungkin karena adanya money politic (politik uang), kemudian ada juga praktik-praktik mahar, praktik politik pragmatis dan praktik transaksional. Nah, jika hal itu digabungkan tentu mahal, tapi kan hal tersebut jelas dilarang tetapi mereka yang melakukannya demi merebut kekuasaan," terang Yus. 

"Jadi saya pikir kalau alasannya hanya biaya politik yang mahal itu hanya alasan klasik, bukan pada kesalahan dalam sistem politik di pemilihan. Justru kalau dikembalikan ke DPRD maupun DPR RI biayanya akan lebih mahal, sebab praktik-praktik tersebut (transaksional) tidak akan hilang, dan yang merasakannya bukan rakyat melainkan para elite politik yang tentunya biaya politik akan lebih mahal," sambungnya. 

Wacana ini mulanya dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.