Menteri Hukum Minta Ditjen AHU Lebih Optimal Layani Masyarakat

Hal ini disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU 2024 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2024.

"Dengan total 153 layanan publik yang mencakup bidang badan usaha, perdata, pidana, tata negara, hingga hukum internasional, Ditjen AHU memegang peran strategis dalam mendukung program prioritas nasional,” kata Supratman. 

Selain melaksanakan tugas pelayanan publik, Ditjen AHU juga terlibat dalam agenda nasional dan internasional, seperti survei Business Ready oleh World Bank, keanggotaan Financial Action Task Force (FATF), hingga upaya Indonesia bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 

Untuk itu, Menkum meminta jajaran mengedepankan layanan berbasis elektronik dan bisa dievaluasi secara berkala oleh Ditjen AHU.

“Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," jelas Supratman.

Sementara itu, Dirjen AHU, Widodo menyatakan, sepanjang tahun 2024 pihaknya telah mencatat berbagai pencapaian strategis, baik di tingkat regional maupun internasional.

Salah satunya menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA).

Tidak hanya itu, Widodo menambahkan, Ditjen AHU ikut berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. 

Di tingkat regional, Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari 6,1 juta Dolar AS dan 662.500 Poundsterling dari Hong Kong dan Jersey. 

“Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan,” pungkas Widodo.