Kepala Daerah Diminta Tiru Kabinet Zaken Prabowo saat Tunjuk Kadis

Anggota Komisi II DPRD Jabar Fraksi Partai Golkar, Agung Yansusan Sudarwin mengatakan, pembentukan Kabinet Zaken ini bisa diterapkan oleh para kepala daerah terpilih dalam menunjuk kepala dinas (Kadis).

"Ini yang menjadi keluhan-keluhan dari sektor kemasyarakatan maupun dari berbagai pihak lainnya, diharapkan memang ketika kepala daerah menunjuk seorang kepala dinas itu harus sesuai dengan pengalaman dan background pendidikan," kata Agung dikutip dari RMOLJabar, Kamis, 28 November 2024.

Agung mewanti-wanti dinas-dinas jangan sampai diisi oleh ASN yang bukan ahli di bidangnya.

"Misalnya ahli bangunan tiba-tiba ngurus pertanian, misalnya orang lingkungan hidup misalnya ya ngurusin perpustakaan nah itu harus ditertibkan," kata Agung.

Sebab, menurutnya, efisiensi keahlian dalam dinas itu penting dalam tujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dinas.

"Bukannya meremehkan skill teman-teman ASN. Jadi saya rasa itu sangat mungkin dan bisa, tergantung balik lagi ke willingness-nya kepala daerahnya," kata Agung.

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar penunjukan kepala dinas ini juga dibuat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.

"Kalau bisa penunjukan kepala dinas itu dibuat fit and proper test dinas bersama anggota DPRD. Kan penentunya kan bukan kami, cuma kami tuh ikut menyeleksi gitu," kata Agung.

Sehingga, para kepala dinas ini nantinya bisa betul-betul memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

"Jadi masih banyak kadis-kadis yang bingung kinerjanya apa, karena memang bidangnya bukan itu. Jadi ini yang harus diperbaiki, biar outputnya lebih baik juga gitu," demikian Agung.