Pengamat hukum dan ekonomi, Pieter C Zulkifli menyebut langkah ini sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto mewujudkan visinya menghapus kemiskinan di Indonesia.
"Prabowo memulai pemerintahannya dengan visi yang ambisius. Namun, janji besar seperti menghapus kemiskinan memerlukan keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat," ujar Pieter dalam pernyataan resmi yang dikutip Kamis, 21 November 2024.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen cukup berat. Untuk mencapainya, pemerintah membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 8.000 triliun per tahun, dua kali lipat dari APBN saat ini.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan kenaikan PPN berisiko meningkatkan harga barang dan jasa, yang dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
"Kenaikan PPN menjadi ujian pertama, apakah ini langkah awal menuju transformasi ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka di laporan keuangan negara?" tandas Pieter.
BERITA TERKAIT: