Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen diiringi dengan inflasi yang terkendali di sekitar 2,5 persen.
Demi mencapai target tersebut, Fathi menegaskan harus ada langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi tantangan global dan ketidakpastian ekonomi yang diperkirakan masih berlanjut.
“Target pertumbuhan ekonomi 5 persen lebih memang menunjukkan optimisme, tetapi tantangan yang kita hadapi sangat nyata," kata Fathi dalam keterangan resmi pada Minggu, 10 November 2024.
"Kita harus mempertimbangkan fluktuasi pasar global, ketahanan ekonomi domestik, dan bagaimana kebijakan fiskal bisa diimplementasikan secara efektif untuk mencapai target tersebut,” sambungnya.
Salah satu langkahnya, Fathi mengharapkan adanya evaluasi komprehensif dari sektor investasi, industri manufaktur, dan ekonomi digital yang semakin menjadi motor penggerak pertumbuhan.
"Kita akan mendorong kementerian untuk melakukan pendekatan yang lebih adaptif," kata Fathi.
misalnya, lanjut Fathi, lewat penguatan insentif investasi bagi UMKM serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar yang kondusif bagi perdagangan dan investasi.
Untuk itu, Fathi menekankan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah harus memperoleh kemudahan akses modal serta pengembangan kapasitas.
"Sektor ekonomi digital yang tumbuh pesat juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kita harus memanfaatkan momentum ini agar bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Fathi.
Langkah berikutnya, Komisi XI juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian-kementerian lain, termasuk Kementerian Investasi/BKPM, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah bagi pelaku usaha.
"Komisi XI akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya proyeksi semata, tetapi juga langkah nyata yang bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan pelaku usaha," kata Fathi.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi menggarisbawahi pentingnya sinergi antara legislatif dan kementerian guna memastikan bahwa kebijakan ekonomi ke depan mampu menciptakan pertumbuhan inklusif dan memperkuat daya saing nasional. 
BERITA TERKAIT: