Anggaran yang dikucurkan dari pusat yang hanya Rp495 miliar sangat kurang untuk mengelola para pekerja migran di Indonesia.
"Anggarannya memang kalau tahun kemarin, menurut saya sangat terbatas, sangat minim. Kemarin itu hanya Rp495 triliun, eh, miliar, sorry. Miliar, di mana kita punya pegawai 1.400 dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar," ucap Abdul Kadir Karding di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.
"(Untuk) Perlindungan, penempatan, pemberdayaan," sambungnya.
Karding bakal meminta Kemenkeu memberikan jatah lebih untuk kementeriannya yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto itu.
"Oh, pasti kita minta tambahan. Karena, oh belum tahu. Saya nggak berani ngomong.
Nanti biar dikaji dulu oleh tim, yang rasional, yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan kerja kita," ucapnya.
Nantinya, kata Karding, akan dialokawikan untuk perlindungan para pekerja Indonesia di luar negeri.
"Perlindungan, perlindungan. Perlindungan dan vokasi penempatan," tutupnya.
BERITA TERKAIT: