Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Jangan Diganggu

Direktur Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia, Athor Subroto mengatakan, capaian tersebut tidak lepas dari fondasi ekonomi yang dibangun melalui kebijakan hilirisasi.

Kebijakan ini menciptakan efek ganda secara signifikan, memperkuat sektor produksi dalam negeri, dan meningkatkan daya saing global.

"Jika kebijakan hilirisasi ini terus dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang, potensi pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen bukan hal yang mustahil," kata Athor kepada wartawan, Rabu (25/9).

Yang tak kalah penting, optimisme tersebut perlu dibarengi dengan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto. Pesan Jokowi kepada jajarannya untuk mendukung pemerintahan 2024-2029 akan memberi sinyal positif bagi stabilitas pasar dan keyakinan dunia usaha.

"Transisi yang halus sangat diperlukan agar program-program strategis yang sudah berjalan bisa langsung diteruskan tanpa ada gangguan," tambah Athor.

Sementara itu, pengamat politik dan ekonomi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago menyoroti strategi harmonisasi politik Presiden Jokowi dengan merangkul semua pihak. Hal ini dinilai perlu dilanjutkan Prabowo-Gibran demi menjaga stabilitas nasional. 

"Pendekatan harmonisasi politik Jokowi yang merangkul semua komponen sangat efektif dalam menciptakan stabilitas politik, dan itu penting untuk dipertahankan oleh Prabowo," tambah Faisyal.