Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani usai sidang akhir masa jabatan MPR 2019-2024, di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (24/9).
"Kalau dari pandangan tadi kan disebutkan bahwa yang pertama adalah MPR periode depan diminta untuk melanjutkan tentang program PPHN," kata Ahmad Muzani.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini menuturkan PPHN telah digarap MPR periode ini. Diharapkan program itu juga dilimpahkan kepada MPR selanjutnya.
"Yang itu berarti tinggal kita lakukan penyempurnaan dan penetapan atau yang kedua kita akan mulai dari awal lagi. Kira-kira begitu," ujarnya.
Yang kedua, lanjut Muzani, diusulkan juga pembentukan semacam dewan kehormatan di MPR.
"Tapi jangan sampai ini tumpang tindih karena badan yang sama telah ada di DPR di mana setiap anggota DPR pasti anggota MPR juga ada di DPD di mana setiap anggota DPD pasti anggota MPR," jelasnya.
Yang ketiga, MPR memberikan rekomendasi ihwal tata cara pelantikan presiden.
"Yang dibahas (tadi) adalah tata cara pelantikan presiden," tutupnya.
BERITA TERKAIT: