Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat Raker bersama Komisi V di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).
Politikus Demokrat itu meminta Mendes PDTT untuk lebih melibatkan peran tokoh dan masyarakat adat dalam melakukan berbagai program pembangunan serta pelayanan, khususnya di tanah Papua.
”Sehingga dalam penyelenggaran pembangunan perlu juga mengacu pada masyarakat adat. Karena dengan adanya lembaga masyarakat yang terbentuk ini mereka terlindungi, terlayani dengan baik. Jadi dalam penyelenggaran program-program pembangunan dari pusat perlu juga sentuhan kepada mereka sehingga peran mereka itu dikuatkan,” kata Willem.
Anggota DPR asal Papua ini menerangkan para tokoh adat mempunyai peran yang sangat penting di Papua. Dimulai dari melerai konflik hingga pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam konteks musyawarah mufakat.
”Mereka punya peran sangat penting, setiap ada konflik peran mereka sangat penting. Di sana tidak perlu tentara, tidak perlu polisi. Mereka hati-hati sudah damai. Membuka lahan besar, itu butuh keputusan, keadilan daripada tokoh masyarakat adat setempat,” tegasnya.
Sementara itu, dalam rapat ini, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar berkomitmen mengupayakan serapan anggaran kementerian tersebut pada 2024, lebih baik daripada tahun 2023 yang mencapai 98,13 persen.
Menurut Gus Halim, sapaan akrabnya, apabila dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi anggaran Kemendes PDTT di 2024 mengalami peningkatan dari 26,82 persen menjadi 30,69 persen.
"Jika dibandingkan dengan serapan anggaran 2023, di bulan yang sama,
alhamdulillah ini lebih tinggi, dimana pada saat itu (2023) terserap 26,82 persen, sedangkan 2024 di bulan Mei sudah terserap 30,69 persen," pungkasnya.
Keberadaan tokoh dan masyarakat adat tidak boleh dilupakan dalam pembangunan daerah. 
BERITA TERKAIT: