Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, mengatakan, Satgas timnya fokus pengamanan informasi, pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, serta jaringan dan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan dalam event.
Menurutnya, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab ke presiden, pihaknya bertugas mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional.
“Satgas pengamanan siber dan sandi disiapkan sebagai implementasi Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2024 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024,” kata Ariandi kepada wartawan, Jumat (17/5).
Menurutnya, Satgas pengamanan siber dan sandi BSSN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan persiapan dan koordinasi terkait pelaksanaan IT Security Assessment (ITSA) pada aplikasi registrasi peserta WWF.
Hal yang sama juga dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk aplikasi registrasi panitia lokal dan pendukung. Satgas juga telah monitoring isu-isu di sosial media terkait WWF.
“Untuk pengamanan event WWF di Bali, Satgas dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, pengamanan dari potensi serangan siber yang bersifat teknis. Kedua, pengamanan dari serangan siber yang bersifat sosial,” katanya.
Lebih lanjut Ariandi mengatakan, Satgas pengamanan siber dan sandi yang diturunkan BSSN telah melakukan pendataan aset di ranah siber.
WWF merupakan forum sektor air terbesar di dunia, dilatarbelakangi mendesaknya isu sumber daya air di tengah meningkat tajamnya kebutuhan air global dan makin sulitnya akses menuju ketersediaan air berkualitas dan berkelanjutan.
WWF ke-10 dihadiri 33 kepala negara dan 190 menteri dari 180 negara.
Gelar World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, 18-25 Mei 2024, tak lepas dari penanganan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang ikut menurunkan Satgas pengamanan siber dan sandi. 
BERITA TERKAIT: