"Jadi bukan berjalan sendiri-sendiri atau perseorangan yang mengabaikan untuk saling bantu menyelesaikan masalah bangsa dan negara," kata pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam keterangannya, Selasa (14/5).
Sehingga, lanjutnya, demokrasi di Indonesia mengabaikan oposisi seperti demokrasi model Barat. Sekaligus mengedepankan harmoni untuk bersama-sama memelihara kohesi sosial agar tercapai kerukunan bangsa.
"Demokrasi model Indonesia memang terasa aneh bagi yang mengacu pada demokrasi Barat," kata Ginting.
Menurut Ginting, oposisi atau beda pendapat dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
"Itu yang diinginkan para pendiri bangsa Indonesia ketika merumuskan demokrasi yang ideal untuk Indonesia yang multi kultural, multi agama, multi golongan, dan banyak multi lainnya," kata Ginting.
Dikemukakan, kebersamaan dalam membangun negara tetap harus menghormati perbedaan. Tetapi harus ada yang mengingatkan jika pemerintah keliru.
Namun, sambung Ginting, mesti dilakukan dengan kritik yang tidak harus sampai melukai, bahkan sampai menimbulkan disintegrasi bangsa.
“Jadi itulah demokrasi ala Indonesia yang bersemangat kohesivisme dalam kekeluargaan yang penuh harmoni persatuan bangsa dan negara. Bukan demokrasi one person one vote model barat,” pungkas Ginting.
BERITA TERKAIT: