Hal ini diungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menghadiri deklarasi Jakarta Selatan sebagai kota lengkap serta menyerahkan sertipikat elektronik aset Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung PemPROV DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
"Kita harus hadir menegakkan keadilan dan bukan hanya rakyat yang jadi korban tapi mafia tanah juga merugikan keuangan negara," kata AHY.
AHY menyadari bahwa kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang dipimpinnya saat ini.
Upaya pemberantasan mafia tanah sendiri telah dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah.
"Oleh karena itu semangatnya adalah untuk memberantas mafia tanah ini agar kita bisa menyelamatkan aset negara menyelamatkan milik rakyat," jelas AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat itu juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang merupakan pekerjaan rumah Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.
"Mudah-mudahan ini semua menghadirkan kepastian sekaligus mendatangkan investasi yang lebih bagus lagi," tandas AHY.
Keberadaan mafia tanah tidak hanya merugikan rakyat dan negara. Bahkan mafia tanah ini menjadi faktor yang menghambat investasi. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: