Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran menilai langkah pemerintah membahas program makan siang gratis meski Prabowo belum ditetapkan presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sesuatu yang tidak bijak.
"Seharusnya tunggu keputusan resmi siapa yang menang, kemudian presiden terpilih membentuk tim transisi yang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Andi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/2).
Setelahnya, barulah disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
"Masa pemerintahan lama yang susun program pemerintahan baru? di RPJMN itulah kebijakan tentang makan siang gratis di masukan sebagai salah satu program strategis," tukas Andi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memasukan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.
"Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. Keberlanjutan. Oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di earmarking di RAPBN 2025," jelasnya usai sidang kabinet.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin (26/2), turut membahas mengenai program unggulan dari Calon Presiden Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis. 
BERITA TERKAIT: