Namun, alasan Sri Mulyani mundur dari kabinet dinilai tidak rasional. Karena, alasan yang digunakan yaitu berkaitan dengan utang negara yang semakin membengkak.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, jika yang dijadikan alasan adalah utang negara yang menggunung, maka seharusnya Sri Mulyani mundur sejak awal pemerintahan.
“SMI (Sri Mulyani) adalah tokoh paling mengerti soal keuangan negara, sehingga alasan mundur karena faktor hutang sulit dipercaya, karena hutang sudah berlangsung sejak awal ia menjabat,” kata Dedi Kurnia kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/1).
Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini lebih percaya apabila mundurnya Sri Mulyani adalah karena faktor politik menjelang Pemilu 2024.
“Jadi, bisa saja alasan politik lebih kuat dibanding alasan utang,” ujar Dedi Kurnia.
Viral di media sosial mengenai kabar 15 menteri bakal mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut kali pertama disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri.
Faisal mengatakan bahwa kurang lebih terdapat 15 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Presiden Jokowi. Di antaranya ada Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin (15/1).
Dia juga mengajak agar Menkeu Sri Mulyani membujuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi.
Ajakan itu dilontarkan Faisal karena dia menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Ia menyoroti sejumlah mega proyek, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat yang dinilainya amburadul hingga mengakibatkan utang negara menggunung.
“Bikin macam-macam itu duitnya enggak ada, dengan cara apa dong jadinya? Utang. Utang sekarang Rp 8 kuadriliun," kata Faisal.
BERITA TERKAIT: