“Menurut kami, PPATK harus jelas dan menindaklanjuti ini, supaya tidak ada polemik dan kekhawatiran dan kecurigaan dan supaya tuntas,” tegas Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/1).
Chico menilai, jika PPATK tidak menindaklanjuti temuan tersebut maka akan ada anggapan bahwa PPATK menjadi institusi yang sekadar melemparkan isu dan rumor semata.
“Dan harus dijelaskan juga apakah dana yang didatangkan dari luar negeri ini apa bentuknya, sifatnya, apakah ini sumber-sumber yang halal atau dari sumber-sumber Tipikor atau TPPU ataupun Ilegal Mainning dll dan ini yang perlu dijelaskan,” tegas Politikus PDIP ini.
Atas dasar itu, Chico mendesak PPAT untuk mengusut tuntas temuan tersebut dan mengonfirmasi langsung kepada aparat penegak hukum, apabila ditemukan pelanggaran pidana.
“Jadi, harapan kami justru supaya ini dituntaskan dan tidak menimbulkan semacam saling curiga dan bila ada pelanggaran hukum, dilanjutkan prosesnya untuk diselesaikan secara hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi janggal penerimaan dana yang datang dari luar negeri oleh bendahara umum 21 partai politik (parpol). Angkanya bahkan mencapai Rp195 miliar.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, selama 2023 ada 8.270 transaksi mencurigakan masuk ke kantong bendahara parpol.
“Ini bendahara bukan umum kali ya, ada bendahara (partai politik) di semua wilayah-wilayah dan segala macam gitu ya. Ini dari 21 partai politik kita temukan,” kata Ivan dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024 di kantor PPATK Jakarta, Rabu (10/1).
BERITA TERKAIT: