Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (5/1).
Mulyanto menilai proses pemeriksaan di kepolisian dan kementerian harus berjalan bersamaan, agar diketahui penyebab sebenarnya kecelakaan yang menelan 21 korban jiwa dan 30 korban luka, yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit.
Dia mendesak pemerintah membuat laporan resmi terkait kelayakan operasional smelter PT ITSS. Jika ternyata sarana smelter PT ITSS tidak memenuhi standar, pemerintah harus berani mencabut izin operasional perusahaan China itu.
“Pemerintah harus mengaudit sendiri teknologi dan sistem smelternya, untuk mengetahui apakah yang digunakan di PT ITSS ini andal bagi keselamatan kerja dan lingkungan. Dikhawatirkan, masalahnya bukan hanya pada pelaksanaan SOP, tetapi pada keandalan smelternya,” kata Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI itu menyebut pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing.
“Karena itu pemerintah harus memastikan smelter nikel perusahaan China itu digunakan layak dan andal untuk digunakan,” ujarnya.
Pemerintah, tegas Mulyanto, jangan membiarkan masyarakat menjadi korban uji coba kelayakan peralatan kerja perusahaan asing.
“Justru sebaliknya pemerintah harus mendorong terjadinya proses alih-teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: