Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang
Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, beberapa saat lalu, Rabu (29/11).
“Jika benar kritik itu ia tujukan untuk lakukan kontrol pada Jokowi, ada baiknya PDIP keluar dari kabinet,” kata Dedi.
Dengan begitu, PDIP bisa menggunakan kekuasaan legislatif untuk benar-benar mengoreksi kerja-kerja eksekutif. Dalam hal ini, mengoreksi pemerintahan Jokowi yang dinilai oleh Megawati banyak melakukan tekanan terhadap kubu Ganjar-Mahfud.
“Itu akan lebih bisa dipercaya (kalau kritik Megawati untuk bangsa dan negara),” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Saat pengarahan relawan Ganjar-Mahfud pada Senin (27/11) lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meluapkan kekesalan terhadap watak penguasa saat ini yang dinilainya mulai mengarah pada rezim Orde Baru yang otoriter.
“Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apa pun kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik ini?” kata Megawati.
Dia menilai, rakyat seperti ditekan penguasa dengan mengabaikan perundang-undangan. Ia pun merasa seperti tidak dihargai.
“Saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya seperti tidak dihormati ya. Loh, saya jelek-jelek pernah presiden loh, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia,” pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kekecewaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya diiringi dengan sikap tegas, yakni banteng moncong putih keluar dari Kabinet Indonesia Maju. 
BERITA TERKAIT: