Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menjelaskan, pengalaman buruk tersebut diantisipasi melalui pemetaan kerawanan kampanye Pemilu 2024 di media sosial (medsos), yang telah rampung disusun dan diluncurkan hari ini, Selasa (31/10).
"Kampanye di medsos, belajar dari pengalaman tahun 2019, mengenai maraknya hoax,
black campaign, dan hal itu membuat ketegangan yang tidak perlu ada dalam proses pemilu," ujar Bagja dalam acara Peluncuran Peta Kerawanan Kampanye di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024, di Swiss-Bellcourt Hotel, Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/10).
Anggota Bawaslu RI dua periode itu menegaskan, maksud utama Bawaslu meluncurkan peta kerawanan kampanye pemilu melalui medsos adalah untuk mencegah kejadian yang tidak mengenakan tersebut terulang kembali.
Apalagi, akibat dari kekisruhan pada Pemilu 2019, yang dipicu kekecewaan pendukung salah satu paslon Pilpres terhadap hasil pencoblosan, malah memunculkan korban meninggal dunia baik karena peluru tajam, benda tumpul, atau gas air mata.
"Yang kita mitigasi adalah jika pertarungan di medsos ini akan dilanjutkan di dunia nyata," terangnya.
Maka dari itu, Bagja mengimbau kepada seluruh pihak untuk ikut serta mengawasi jalannya kampanye di medsos, yang baru bisa dilakukan pada 28 November 2023.
"Maka kami undang multistakeholder untuk ikut serta bukan hanya memikirkan, tapi ikut mereduksi jika terjadi ketegangan di medsos," demikian Bagja.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kekisruhan politik pada Pemilu 2019 akibat maraknya muatan kampanye berbau ujaran kebencian, berita bohong (hoax), hingga penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), akan dicegah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak berulang pada 2024. 
BERITA TERKAIT: