Bamsoet Ingatkan Netralitas TNI di Tahun Politik

Bamsoet mengingatkan agar setiap personel TNI tetap mempertahankan dan menjalankan netralitas sebagai amanat reformasi, dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat.

"TNI adalah anak kandung rakyat sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara, yang harus memegang teguh sapta marga dan sumpah prajurit sebagai pegangan dalam bertindak. Karenanya TNI jangan didowngrade menjadi alat politik untuk mengejar kekuasaan," ujar Bamsoet usai menghadiri upacara Parade dan Defile dalam rangka Peringatan HUT ke-78 TNI, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (5/10).

Bamsoet menjelaskan, atas berbagai peran dan kontribusi TNI terhadap bangsa dan negara, tidak heran jika rakyat memberikan apresiasi tinggi. Terlihat dari hasil survei Litbang Kompas pada Februari 2023, yang menunjukan 86,5 persen responden menyatakan citra TNI baik. Tingginya apresiasi rakyat tidak boleh membuat TNI cepat berpuas diri. Melainkan harus menjadi cambuk untuk terus meningkatkan kemampuannya.

Menurut Bamsoet, agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, TNI juga perlu didukung anggaran yang proporsional. Mengingat hingga saat ini, anggaran pertahanan Indonesia masih yang terkecil di ASEAN. Pada tahun 2023 lalu misalnya, Kementerian Pertahanan mendapatkan sekitar Rp 134,32 triliun. Walaupun terbesar diantara Kementerian lain, namun angka tersebut hanya sekitar 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Idealnya, berbagai negara besar dunia menganggarkan anggaran pertahanan sekitar 2 persen dari PDB. Di ASEAN saja, Singapura menganggarkan sekitar 3 persen dari PDB, dan Vietnam sekitar 2,3 persen dari PDB. Karena anggaran pertahanan yang masih jauh dari ideal, tak heran jika modernisasi Alutsista hingga kesejahteraan dan pembinaan prajurit TNI belum dapat berjalan maksimal," pungkas Bamsoet.