Guna mengatasi masalah tersebut, kegiatan berburu menjadi salah satu cara untuk mengendalikan populasi babi hutan yang telah menimbulkan keresahan di kalangan petani.
Menurut Ketua Dewan Penasihat PB Perbakin Bambang Soesatyo, kegiatan berburu babi hutan merupakan respons nyata terhadap keresahan petani yang selama ini menghadapi ancaman nyata dari meningkatnya populasi hewan tergolong sebagai hama ini.
"Ketika lahan pertanian rusak dan hasil panen menurun, yang terdampak bukan sekadar pendapatan petani, tetapi juga rantai pasok pangan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya usai mengikuti kegiatan berburu babi bersama Ketua Umum Perbakin Banten, Irjen Pol Nunung Syaifuddin di Malimping, Lebak, Banten, Jumat malam, 22 Mei 2026.
Sosok yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan, ledakan populasi babi hutan bukan permasalahan yang berdiri sendiri. Di berbagai daerah Indonesia, konflik antara manusia dan satwa liar terus meningkat seiring perubahan penggunaan lahan, menyempitnya habitat alami, serta meningkatnya sumber pakan di sekitar kawasan pertanian.
Babi hutan dikenal memiliki kemampuan reproduksi tinggi dan adaptasi yang kuat terhadap perubahan lingkungan. Dalam kondisi tertentu, satu kelompok dapat berkembang cepat dan menyebabkan kerusakan dalam waktu singkat pada tanaman pangan seperti padi, jagung, singkong hingga hortikultura.
"Ketika petani sudah mengeluarkan biaya untuk bibit, pupuk, tenaga kerja dan menunggu masa panen berbulan-bulan, lalu hasilnya rusak hanya dalam beberapa malam karena serangan babi hutan, kita tidak bisa diam," jelas mantan Ketua MPR RI ini.
Maka dari itu, ia menilai kegiatan berburu perlu dilaksanakan secara berkala, profesional dan sesuai ketentuan konservasi dan keamanan demi mengendalikan populasi babi hutan.
"Dengan begitu, kegiatan berburu akan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata,” jelas Wakil Ketua Umum Golkar ini.
Tidak hanya di Banten, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mendorong kegiatan serupa diikuti dengan langkah jangka panjang, seperti pemetaan wilayah rawan konflik satwa, penguatan sistem pelaporan warga, pemanfaatan teknologi pemantauan kawasan pertanian, serta edukasi kepada masyarakat mengenai tata kelola habitat.
Dengan demikian, pengendalian populasi tidak berhenti pada tindakan sesaat, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya mengurangi keresahan masyarakat, menjaga hasil panen tetap aman, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memastikan petani dapat menikmati hasil kerja mereka secara lebih optimal," tutupnya.
Gangguan satwa liar babi hutan terhadap lahan pertanian masih menjadi persoalan berulang, terutama di daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan dan mengalami perubahan bentang alam. 
BERITA TERKAIT: