"Tindakan tegas ini merupakan bentuk kerja nyata aparat kepolisian Polda Sumsel dalam memberantas penambangan, penyulingan serta distribusi BBM ilegal yang telah marak sejak lama," kata Gunhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (24/9).
Gunhar menambahkan, apresiasi terhadap Polda Sumsel itu menurutnya perlu dilakukan, karena telah memberikan kontribusi nyata dalam mengamankan pendapatan negara dari sektor migas. Mengingat kebijakan subsidi selama ini banyak disalahgunakan, akibat adanya disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi yang begitu jauh.
Oleh karenanya, menurut anggota komisi VII ini, dibutuhkan konsistensi dari aparat penegak hukum dalam memberantas praktik kejahatan termasuk distribusi BBM ilegal. Sebab, kejahatan ini ibarat puncak gunung es yang telah dilakukan berulang-ulang walau polisi berulangkali melakukan penangkapan.
"Jika pihak kepolisian di negeri ini mau dan konsisten, semua kejahatan di republik ini pasti bisa diungkap dan diberantas," tegasnya menekankan.
Gunhar menambahkan, bahwa tindakan Kapolda Sumsel dalam memberantas penambangan ilegal serta distribusi BBM ilegal itu, juga harus menjadi contoh yang bagus bagi semua Kapolda seluruh Indonesia.
"Seharusnya pejabat-pejabat yang berkompeten seperti ini, harus diberikan apresiasi oleh jajaran petinggi Polri di Jakarta atas kinerjanya," katanya.
Namun politisi PDI Perjuangan ini berpesan, bahwa tugas memberantas ilegal mining dan penjualan BBM ilegal di Sumsel belum usai. Pihak Polda Sumsel menurutnya, harus terus siaga menindak kejahatan tersebut di wilayahnya.
"Kapolda Sumsel dan jajarannya harus tetap siaga dalam menjaga dan merawat sirkulasi dan regulasi BBM subsidi tepat sasaran, agar tidak disalahgunakan," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: