Satgas tersebut disepakati setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang, Tadashi Maeda pada Kamis (21/9).
Satgas tersebut memiliki struktur berupa Dewan Pengarah (
steering committee) terdiri dari pengambil kebijakan setingkat menteri. Kemudian kelompok ahli (
expert group) yang dikelola pejabat senior Kemenko Perekonomian Indonesia, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, serta JBIC.
Selain itu, Satgas juga melibatkan pejabat kementerian terkait dan korporasi.
Beberapa sektor sektor potensial turut dibidik Satgas, meliputi pengembangan pembangkit tenaga air (
hydropower plant) di Kayan, Kalimantan Utara untuk menggantikan PLTU di Jawa.
Lalu pengembangan teknologi efisien untuk Pembangkit Listrik Geotermal, Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), blue urea serta revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi Jepang.
“Jepang melalui JBIC dan METI menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek kerja sama
task force ini melalui Green Innovation Fund sebesar dua triliun yen setiap tahun atau sekitar Rp207 triliun per tahun. Pendanaan ini dapat membantu percepatan transisi energi di Indonesia,” kata Menko Airlangga dikutip Jumat (22/9).
Selain menyepakati Satgas, Airlangga dan Maeda juga membahas Joint Crediting Mechanism (JCM) dan proyek-proyek potensial lainnya yang akan diimplementasikan di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC).
Indonesia dan Jepang sepakat membentuk satuan tugas (task force) untuk pelaksanaan transisi energi dan infrastruktur kerja sama kedua negara. 
_2024,_di_Hotel_Pullman_Jakarta_pada_Jumat_29_November_2024:RMOL.jpeg)
BERITA TERKAIT: