Publik khawatir data intelijen itu akan disalahgunakan oleh Presiden Jokowi untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan wajar jika presiden memiliki data intelijen.
"Selaku presiden saya melihatnya wajar-wajar saja. Menjadi tidak wajar kalau itu kemudian dijadikan alat oleh bapak Presiden untuk memantau partai politik. Karena setiap parpol punya kedaulatan dan parpol bukan musuh negara, sehingga dia bukan objek intelijen," kata Said di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (18/9).
Menurutnya, Jokowi harus ditempatkan sebagai presiden pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, dia melihat data intelijen itu dipakai Jokowi untuk memantau partai politik.
"Mungkin yang dimaksud bapak presiden menyampaikan itu hanya sebatas pengetahuan bahwa Bapak Presiden
well informed dari segala sesuatu pergerakan intelijen yang di bawah naungan presiden," ucapnya.
Disinggung mengenai antisipasi PDIP agar data intelijen disalahgunakan Presiden Jokowi. Said mengatakan PDIP akan mengingatkan Jokowi jika langkahnya dinilai tidak tepat.
"Presiden kita itu Bapak Jokowi, itu kader PDIP, kita mendukung penuh, tapi dukungan kita itu kritis konstruktif. Kalau memang ada yang perlu diingatkan, kami akan ingatkan," tegasnya.
"Tapi sejauh ini, karena presiden hanya sebatas menyampaikan saja bahwa dia
well informed terhadap segala sesuatunya, saya tidak punya kekhawatiran bapak presiden akan mempergunakan itu sebagai alat bagi kepentingan beliau. Jauh lah dari itu," demikian Said.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui semua hal berkaitan partai politik. Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka acara rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9).
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," ungkap Jokowi.
BERITA TERKAIT: