"Pemerintah, sebagai regulator saja tidak mengangkat masalah ini, masak Pertamina bikin heboh masyarakat dengan isu seperti itu," kata Mulyanto dalam keterangannya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/9).
Mulyanto menambahkan wacana penghapusan Pertalite adalah isu yang sensitif bagi masyarakat, karena daya belinya masih lemah pasca pandemi Covid-19, apalagi di di tahun politik menjelang Pemilu.
"Belum lagi yang diusulkan sebagai pengganti Pertalite adalah Pertamax 92 green, yang diperkirakan harganya lebih mahal dari harga Pertalite eksisting, bahkan dari Pertamax 92. Juga diketahui, ternyata bioethanol produksinya terbatas di dalam negeri jadi harus impor," beber dia.
Sambung Legislator Dapil Banten III itu hal itu sama artinya dengan memaksa rakyat untuk membeli BBM yang lebih mahal, karena BBM yang murah, yakni Pertalite, dihapus. Selain itu wacana ini juga memaksa negara untuk mengimpor bioethanol, karena produksi dalam negeri minim.
"Kalau itu dilakukan, beban negara akan semakin berat. Negara rugi, karena defisit transaksi migas semakin membengkak," terang Mulyanto.
Mulyanto melihat Pertamina
offside dalam masalah ini. Karena itu Pertamina sebaiknya tidak membahas masalah itu lagi.
"Siapa yang untung bila rencana ini benar-benar dilaksanakan? Yang untung adalah para importir dan mafia migas. Sementara masyarakat akan semakin berat. Sudah jatuh tertimpa tangga pula," sindir Mulyanto.
Ia sendiri menolak wacana penggantian BBM jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92 awal tahun 2024. Menurutnya rencana itu masih perlu dikaji lebih dalam karena menyangkut aspek teknis, keekonomian dan besaran subsidi untuk produksi serta distribusi.
Lagi pula hingga kini, DPR dan Pemerintah, sebagai lembaga pembentuk kebijakan, belum pernah membicarakan rencana tersebut. Dengan demikian, sangat aneh bila tiba-tiba beredar wacana penggantian BBM murah bagi masyarakat tersebut.
“Setahu saya hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana Pemerintah menghapus Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024, termasuk dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM yang membahas asumsi makro dan subsidi migas untuk tahun anggaran 2024,” bebernya lagi.
Dari sisi kebijakan subsidi BBM sendiri, sebagaimana tercermin dalam Asumsi Makro APBN 2024, yang baru saja ditetapkan Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah, Kamis (31/8) tidak ada pembicaraan terkait penghapusan Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pertamina menghentikan wacana penghapusan Pertalite di tahun 2024. Dia menyebut hal itu bukan domain Pertamina sebagai operator produksi dan distribusi BBM melainkan wilayah kerja pembentuk kebijakan. 
BERITA TERKAIT: