Demikian disampaikan anggota Ombudsman RI, Hery Susanto saat menjadi pembicara dalam Konferensi dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Sabtu (19/8).
Turut hadir sebagai pembicara Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto; VP Pertamina Energy Institute PT Pertamina, Hery Haerudin; VP Transisi Energi dan Perubahan Iklim PT PLN Persero, Anindita Satria Surya.
Komitmen menghadirkan listrik bersih, kata Hery Susanto, diimplementasikan mulai dari menyediakan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (RBT), mengenalkan teknologi
clean coal technology (CCT), hingga mengenalkan pembangkit
variable renewable energy (VRE) yang memiliki karakteristik intermittent, dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
"Namun demikian, saat ini Indonesia masih bergantung pada penggunaan batubara PLTU untuk kontrak jangka panjang hingga tahun 2050," ujar Hery Susanto.
Selain itu, kata Hery lagi, masih banyak daerah di kategori tertinggal, terdepan dan terluar (3T), yang masih belum terjangkau listrik.
"Dari segi rasio elektrifikasi, apakah sudah faktual masuk ke seluruh desa di Indonesia?” katanya.
Padahal, kata Hery lagi, dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, jaminan ketersediaan energi listrik yang andal, cukup, berkualitas, dan ekonomis menjadi prasyarat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan kerja produktif, memperkuat industri, dan menciptakan sektor bisnis yang sehat.
“Dalam bisnis perusahaannya harus dibuat sehat, harus didukung oleh regulasi-regulasi yang memungkinkan industri kelistrikan tumbuh secara sehat, pelanggan juga harus dilayani secara sehat,” katanya
Lebih lanjut, Hery mengatakan bahwa tren pergeseran penggunaan sumber energi fosil yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara ke sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan energi air menjadi semakin penting. Pasalnya, masalah lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam BBM fosil yang semakin menipis.
Masih kata Hery, upaya transisi energi melibatkan kebijakan pemerintah yang mendukung sumber energi terbarukan dan memberikan insentif untuk mengurangi penggunaan energi fosil.
"Begitu juga dorongan
electrifyng lifestyle sebagai solusi di lini tengah dengan berbasis baterai dengan bahan baku nikel menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan BBM fosil," tuturnya.
"Namun di level hulu pembangkit listriknya masih mengandalkan batubara di PLTU, sementara di level hilir belum disiapkan pengelolaan limbah baterainya," demikian Hery.
BERITA TERKAIT: