514 Kursi Pimpinan Kosong, Pegiat Pemilu Beri "Museum Ajaib" untuk Bawaslu RI

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>

LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jumat, 18 Agustus 2023, 12:31 WIB

514 Kursi Pimpinan Kosong, Pegiat Pemilu Beri "Museum Ajaib" untuk Bawaslu RI

Lima lembaga pegiat Pemilu memberikan Piagam Penghargaan Museum Ajaib Rekor Indonesia (MARI) ke Bawaslu RI sebagai bentuk kekecewaan atas kekosongan 514 Bawaslu kabupaten/kota/RMOL

Sebuah penghargaan diberikan lima lembaga pemantau pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Namun, penghargaan bertajuk Museum Ajaib Rekor Indonesia (MARI) itu diberikan bukan karena prestasi, melainkan ketidakjelasan Bawaslu RI terhadap proses seleksi pimpinan di 514 kabupaten/kota.

BERITA TERKAIT:

Lima lembaga pemantau Pemilu dimaksud adalah Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Visi Nusantara Maju, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Komite Pemilih Indonesia (TePi), dan Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus).

Direktur Eksekutif Lima Indonesia, Ray Rangkuti menjelaskan, piagam MARI diberikan sebagai sindiran atas permasalahan yang ada di lembaga pimpinan Rahmat Bagja.

"Ini diberikan karena Bawaslu telah sukses mengosongkan pejabat Bawaslu di 514 kabupaten/kota," sindir Ray di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).

Dia berujar, piagam tersebut diharapkan bisa diterima Bawaslu sebagai pecutan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat kebijakan penundaan pelantikan dan pengumuman hasil seleksi pimpinan Bawaslu terpilih di 514 kabupaten/kota.

"Saya rasa Bawaslu selalu menerima penghargaan," katanya menyindir.

Ditambahkan Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, kebijakan Bawaslu menunda pelantikan dan pengumuman hasil seleksi pimpinan Bawaslu di 514 kabupaten/kota berimbas pada kerja pengawasan tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

Dampaknya, banyak kekosongan jabatan pimpinan Bawaslu daerah.

"Ada tahapan yang tidak diawasi karena (kekosongan pimpinan) Bawaslu di 514 kabupaten/kota. Salah satunya yaitu penetapan DCS (daftar calon sementara) anggota legislatif, ini kan hak politik rakyat," demikian Yusfitriadi.