Belajar Dari Buruh, Pilkada 2020 Bisa Menjadi Kesempatan Nelayan Menentukan Nasib
Kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir kerap kali luput dari panggung pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.Sebab, ada kecenderungan masyarakat nelayan menganggap politik tidak bisa me..
Pilkada 2020 Terancam Ditinggalkan Pemilih Bukan Karena Corona, Tapi...
Ada potensi rendahnya partisipasi pemilih jika melihat para aktor politik yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2020.Hal itu disampaikan Direktur Eksutif Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi vi..
Nelayan Harus Mau Melebur Ke Politik Agar Bisa Dilirik Calon Kepala Daerah
Posisi nelayan dan petani selama ini masih belum menarik bagi para calon kepala daerah untuk diakomodir saat pilkada.Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menjelaskan bahwa nelayan da..
Ray Rangkuti: Pelibatan TNI Tangani Terorisme Harus Hati-hati Karena Masuk Wilayah Hukum Sipil
Dikirimnya draf Peraturan Presiden (Perpres) ke DPR terkait pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi kejahatan terorisme menjadi sorotan banyak kalangan. Dilibatkannya TNI dinil..
Jokowi Sendiri Yang Membuat Menterinya Lamban Bekerja
Lambannya kinerja kabinet dinilai tidak bisa disalahkan dan merupakan kegagalan para menteri. Sebab, Presiden Joko Widodo sendiri yang membuat hal itu terjadi.Aktivis 98, Ray Rangkuti mengatakan, Pre..
Video Jokowi Marahin Menteri Baru Diunggah Karena Menteri Masih Bekerja Biasa Saja
Sebuah video yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo marah-marah saat rapat kabinet baru diunggah sepuluh hari setelah rapat digelar pada 18 Juni 2020.Aktivis 98, Ray Rangkuti menduga ada hal terten..
Jokowi Marah Dan Ancam Reshuffle, Ray Rangkuti: Ujungnya Hanya Berlaku Sesaat
Kemarahan Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet pada Kamis (18/6) dinilai bukan yang pertama kali terjadi di periode kedua kepemimpinannya.Demikian disampaikan aktivis 98, Ray Rangkuti usai melihat..
Pembakaran Bendera Parpol Bentuk Akumulasi Kekecewaan Rakyat Pada Legislatif
Aksi pembakaran bendera PDIP saat unjuk rasa atas kebijakan wakil rakyat di DPR RI yang penuh kontroversi dianggap sebagai puncak rasa kekecewaan rakyat Indonesia.Aktivis 98, Ray Rangkuti mengatakan,..
Ray Rangkuti Minta Masyarakat Tidak Berlebihan Sikapi Pembakaran Bendera PDIP
Aksi pembakaran bendera PDIP saat unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (24/6) tidak perlu disikapi berlebihan.Aktivis 98, Ray Rangkuti menilai..
Kebebasan Berpendapat Terancam, Aktivis 98 Geruduk Kantor Komnas HAM
Puluhan aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 menggeruduk kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Rabu (17/6). Mereka datang untuk mengadukan sejumlah teror atas kebebasan be..
Pilkada 2020 Rumit Dan Butuh Penanganan Serius
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 semakin berat setelah pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu memutuskan tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari h pencoblosan. Otomatis, seluruh tahapan pilkada ..
Polemik OTT Kemendikbud, Dimana Suara Dewan Pengawas KPK?
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK atas dugaan korupsi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan diduga juga melibatkan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dipers..
Tagar #IndonesiaTerserah Gambaran Kinerja Pemerintah Antara Ada dan Tiada
Merebaknya tanda pagar (Tagar) #IndonesiaTerserah di sejumlah media sosial belakangan ini menggambarkan kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintah.Tagar Indonesia Terserah, jelas merupakan respon ..
Jokowi Inkonsisten Terapkan PSBB, Pengamat: Tampaknya Ada Ketidaksepakatan
Ketidaksesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pernyataan Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan yang mengemuka di publik. Pasal..
Jokowi Klaim PSBB Tidak Dilonggarkan, Pengamat: Definisi Presiden Soal PSBB Tidak Jelas!
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dijadikan instrumen untuk mencegah penyebaran dan penularan viris corona baru atau Covid-19 diklaim oleh Presiden Joko Widodo tidak dilonggarkan. Pernyata..
