Hal tersebut disampikan Ketua KPPI Provinsi Lampung, Apriliati, dalam konferensi nasional gerakan perempuan Indonesia di Hotel Horison Lampung, Rabu (2/8).
Menurutnya, KPPI Lampung mendukung hasil konferensi nasional gerakan perempuan Indonesia untuk menjadi aspirasi di DPR. Pasalnya produk kebijakan dihasilkan di Senayan.
“Kalau bicara budaya patriarki dan kemiskinan perempuan kaitannya dengan regulasi, sehingga kami mengharapkan konferensi ini dapat melahirkan kesepahaman yang bisa menjadi bahan pertimbangan DPR di saat memasuki tahun politik,” kata Apriliati, dikutip
Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (2/8).
Anggota Komisi V DPRD Lampung itu menjelaskan, pada pemilihan legislatif 2014 keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 12 orang atau 14 persen. Lalu naik menjadi 17 orang atau 20,02 persen keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019.
“Saya mengharapkan, pada 2024 keterwakilan perempuan akan naik. Paling tidak mendekati 30 persen. Idealnya anggota DPRD Lampung yang perempuan 27 dari 85 orang. Masih kurang 10 lagi kita, kami akan tetap semangat untuk mencapai itu,” tuturnya.
Adapun Konferensi Nasional Gerakan Perempuan Indonesia berlangsung hingga Kamis (3/8). Selain pidato politik, konferensi nasional tersebut menampilkan bunga rampai, workshop tentang tidak ada pembangunan tanpa perjuangan perempuan, inisiatif perlawanan perempuan, politisasi agama dan penghancuran demokrasi, perlindungan perempuan pembela HAM.
“Tidak hanya bicara terkait isu dan persoalannya tapi juga inisiatif atau strategi yang sudah dilakukan saat ini. Kemudian besok akan diskusi tantangan gerakan perempuan sehingga bisa merumuskan strategi yang kuat dan diakhir dengan deklarasi politik,” kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Dinda Nuur Annisa Yura.
Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung mendukung adanya keterwakilan perempuan di parlemen. Tercatat keterwakilan perempuan di DPRD Lampung masih 17 orang, masih kurang dari angka ideal 27 orang. 
BERITA TERKAIT: