Tak Mendesak, Alasan Publik Tolak Pindah Ibu Kota Negara

Begitu temuan survei Indostrategic bertajuk "Keberlanjutan Vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024" yang dirilis Jumat (14/7).

Temuan survei itu, hanya 40,1 persen responden setuju dengan pindah ibu kota negara. Rinciannya, sangat setuju (8,1 persen) dan cukup setuju (32 persen).

Sementara, 57,3 persen responden mengaku tidak setuju, dengan rincian kurang setuju 30,1 persen dan sangat tidak setuju 27,2 persen. Serta masih ada responden tidak jawab 2,6 persen.

Dalam survei itu juga disebutkan beberapa alasan yang menjadikan publik tidak setuju pindah ibu kota negara. Yakni, biaya pembangunan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih mendesak (46,2 persen).

Berikutnya, terlalu tergesa-gesa (20,8 persen), belum mendesak dalam waktu dekat (16,5 persen), Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara (8,2 persen), dan responden tidak jawab (8,3 persen).

Indostrategic menjalankan survei nasional dengan metode multistage random sampling yang melibatkan sampel 1.400 responden.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka, dengan periode pengerjaan survei lapangan pada tanggal 9-20 Juni 2023.