“DPT sudah enggak bisa bergerak (diubah) lagi. Kan udah ditetapkan,” ujar Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos kepada wartawan, Selasa (4/7).
Dia menjelaskan, beberapa temuan Bawaslu yang memungkinkan jumlah pemilih Pemilu 2024 berubah, seperti data pensiunan aparat TNI-Polri belum masuk DPT, dibuat mekanisme pendataan tersendiri oleh KPU.
“Sudah dikasih jalam keluarnya,” sambungnya menegaskan.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI itu memaparkan, contoh kasus pensiunan TNI yang belum masuk DPT dipastikan akan terdata sebagai warga yang memiliki hak pilih, dengan catatan administratif sudah beres.
“Kayak kemarin, data TNI-Polri belum ada SK-nya (surat keputusan pensiunan), awalnya dimasukin KPU (ke daftar pemilih), tapi dicoret karena rekomendasi Bawaslu,” ucap Betty.
“(Tapi) akhirnya ini orang kan tidak kehilangan hak pilih, karena bisa jadi (dimasukan) DPK (daftar pemilih khusus) sepanjang administrasi kependudukannya jelas,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: