Kekhawatiran tersebut belum tentu terjadi. Namun jika yang menyampaikan adalah seorang mantan kepala negara, maka bisa dimaknai berbeda oleh publik.
"Lebih baik Pak SBY tidak bicara 'chaos' terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan," kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dikutip dari akun Twitter resminya, Senin (29/5).
Sebagai seorang yang pernah menjabat presiden dua periode, SBY seharusnya cukup menyampaikan sikap setuju atau tidak setuju, bukan malah memicu kegaduhan baru di tengah masyarakat.
"Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja," sambungnya.
Bukan tanpa sebab, Anas teringat pada pengalaman politik Indonesia yang sempat mengalami perubahan sistem pemilu. Indonesia, kata dia, menerapkan sistem proporsional terbuka merujuk putusan MK tanggal 23 Desember 2008.
Putusan tersebut lalu diterapkan pada Pemilu 9 April 2009 dan terbukti berjalan lancar dan tidak ada 'chaos' politik sebagaimana yang dikhawatirkan publik.
"Tidak mungkin beliau (SBY) lupa atas peristiwa Pemilu 2009 tersebut yang
alhamdulillah tidak terjadi 'chaos', melainkan baik-baik saja," tandasnya.
BERITA TERKAIT: