Untuk itu, Ekonomi APEC harus mempersiapkan diri dengan mendorong kebijakan yang merangkul semua anggota untuk berkembang.
Hal itu diutarakan Mendag Zulkifli Hasan menanggapi pelaksanaan hari kedua Pertemuan Para Menteri Perdagangan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministers Responsible for Trade/APEC MRT) di Amerika Serikat, Jumat (26/5). Pertemuan hari kedua mengambil topik "Focusing on Sustainable and Inclusive Trade in the Region".
“Para Menteri Perdagangan APEC perlu terus berkomitmen mendorong kebijakan perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengatasi tantangan ini. Kemitraan di kawasan harus diperkuat. Kita harus membangun pemahaman dan strategi bersama,” ujar Mendag dalam keterangan resminya, Sabtu (27/5).
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, intervensi saat pertemuan agar APEC memastikan pembangunan ekonomi dan pemulihan pascapandemi dilakukan secara bersama-sama. Dengan kata lain, semua anggota APEC harus pulih dan tumbuh tanpa meninggalkan anggota lainnya.
“APEC harus memimpin dan memberi teladan dalam membangun pemulihan ekonomi yang lebih baik, yang dipadukan dengan transisi ekonomi hijau dan transformasi digital. Namun, yang terpenting adalah memastikan tidak ada negara yang tertinggal,” kata Djatmiko.
Dalam intervensinya, Djatmiko juga menyampaikan perkembangan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Beberapa hal yang disampaikan di antaranya membangun peta jalan harmonisasi standar ASEAN untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals 2030, dan kerangka kerja transisi pembiayaan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan dan ekonomi hijau.
Rangkaian pertemuan APEC MRT berlangsung pada 25—26 Mei 2023 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat, serta dihadiri Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) Duta Besar Katherine Tai yang juga selaku Ketua APEC MRT, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, para Menteri Perdagangan APEC, APEC-Business Advisory Council (ABAC), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Pacific Economic Cooperation Council (PECC), dan Pacific Islands Forum (PIF).
Menurut Mendag, tindakan kolektif dan upaya-upaya kemitraan perlu menjadi tulang punggung dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif. Selain itu, kebijakan perdagangan terkait lingkungan harus sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan untuk semua.
“Sekarang bukan waktu yang tepat untuk rivalitas dan kompetisi. Kita harus mengambil tindakan kolektif dan mempromosikan kemitraan daripada saling menyalahkan. Penyalahgunaan isu lingkungan sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar. Hal ini justru akan menggerus kepercayaan terhadap kerja sama di kawasan, dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan,” ucap Zulhas, sapaan akrabnya.
Mendag juga menyerukan kepada Ekonomi APEC agar mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa lebih berkembang.
“Kita perlu terus berupaya meningkatkan akses bagi UMKM terhadap finansial, teknologi dan infrastruktur digital, serta memperjuangkan perdagangan yang inklusif dan menguntungkan bagi semua pihak,” sebutnya.
Selain itu, Mendag Zulkifli Hasan juga menyatakan bahwa transformasi digital rantai pasok di kawasan Asia-Pasifik harus menjembatani kesenjangan digital. Langkah-langkah tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan kapasitas, mendukung ketahanan, dan menghormati kebijakan domestik ekonomi masing-masing.
BERITA TERKAIT: