Kini, Presiden Joko Widodo bahkan seolah menjadikan Istana Negara sebagai posko pemenangan kelompok tertentu. Jokowi juga dinilai cawe-cawe terlalu dalam urusan peta politik partai dalam menghadapi Pemilu.
"Pak Jokowi sudah benar ketika dulu bilang, ‘Pilpres domainnya partai politik, jangan ditarik-tarik’. Sudah benar itu. Mestinya itu dilaksanakan," tegas Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/5).
Legislator dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan soal teguran Pramono Anung kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak boleh menggunakan Istana Negara untuk membahas kepentingan politik dan berlaku netral.
Kini, Hidayat justru mempertanyakan konsistensi Pramono Anung yang tidak menegur Jokowi lantaran mengumpulkan ketum partai politik di Istana Negara untuk membahas Pemilu 2024.
Hidayat menekankan, Istana Negara bukan hanya tempat kerja presiden semata, tetapi milik semua pihak.
"Kepala negara itu adalah yang mengayomi warga bangsa, apapun latar belakang politiknya, apapun afiliasi koalisinya, selama mereka dalam koridor konstitusi dan UU, maka mereka posisinya sama di depan hukum," tegasnya.
BERITA TERKAIT: