Hal itu diungkapkannya setelah dilakukan pertemuan antara Komisi VII dengan Dirjen Migas, SKK Migas, Dirut PT. Pertamina Hulu Rokan, dan PT Daqing Citra, di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (5/5).
“Kedatangan kami, Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan khususnya ke PT Pertamina Hulu Rokan kali ini untuk memastikan sejauh mana progres proyek survei seismik 3D ABAB ini,” kata Yulian dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/5).
Gunhar menambahkan, audit diperlukan mengingat pengerjaan proyek seismik yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut baru mencapai sebelas persen, dari target penyelesaian sekitar tiga bulan lagi.
“Dari pertemuan ini terungkap bahwa proyek seismik yang pengerjaannya dilakukan oleh pihak swasta dalam hal ini PT Daqing Citra dalam paparannya diketahui pengerjaan baru sekitar sebelas persen. Padahal ditargetkan akan selesai per 23 Agustus 2023 ini. Dengan sisa waktu yang kurang lebih hanya tiga bulan lagi ini, kami pesimis proyek ini akan selesai sesuai target,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun meminta agar BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengaudit pelaksanaan pekerjaan survei seismik 3D ini.
Mengingat pendanaan proyek ini menggunakan anggaran negara lewat cost recovery. Bahkan dalam kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Hariyadi dan dihadiri juga oleh anggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam itu, juga meminta PT Pertamina Hulu Rokan menunda pembayaran kepada PT Daqing Citra sampai audit oleh BPKP selesai.
“Kami, Komisi VII DPR RI juga akan melakukan pendalaman melalui RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan PT Daqing dan tentunya PT Pertamina Hulu Rokan terkait proyek survei seismik 3D ABAB ini dalam waktu dekat,” pungkasnya.
Dijelaskannya bahwa proyek survei seismik 3D ABAB ini merupakan salah satu proyek pengeboran sumur baru oleh Pertamina yang ditujukan untuk meningkatkan lifting minyak sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah sebesar satu juta barel per hari.
BERITA TERKAIT: