Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Muhsin Syihab, dalam diskusi virtual yang digelar Koalisi Pewarta Pemilu (KPP) berkolaborasi dengan PPI Italia bertajuk "Persiapan, Tingkat Partisipasi, dan Tantangan Pemilu 2024 di Luar Negeri" pada Jumat (20/1).
"Kalau misalnya kita bicara undocumented, khususnya PMI itu tidak bisa dipisahkan dari proses keberangkatan mereka di luar negeri. Oleh karena itu, menjangkau mereka perlu dilakukan kerjasama dengan semua pihak. Baik BP2MI, Kantor Imigrasi, Kemenaker dan tentunya perwakilan RI," ujar Muhsin.
Ia menjelaskan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah mengembangkan semacam aplikasi untuk memudahkan mereka. Tapi diakui Muhsin, masalah kesadaran yang dimiliki para PMI ilegal dalam melaporkan dirinya sebagai pemilih ini juga menjadi tantangan.
"Walaupun kami mencoba
reach out (menjangkau) dengan berbagai cara, kalau hanya mengandalkan perwakilan RI ini terus terang akan sangat sulit. Sehingga ini perlu sebuah upaya yang sifatnya holistik, integratif dan koperhensif dari mulai awal rencana keberangkatan dan sebagainya," katanya.
"Dan mungkin juga
agent-agent yang memberangkatkan itu punya data-data yang juga bisa diharapkan dapat mencoba menjangkau mereka dan meminta mereka untuk menghubungi perwakilan. Atau bahkan
agent-agent itu juga bisa menyampaikan data-data dari pekerja migran di sana kepada perwakilan RI," demikian Muhsin menambahkan.
Pendataan pemilih yang dikategorikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) "kerah biru" atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ilegal atau undocumunted, menjadi pekerjaan rumah (PR) dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. 
BERITA TERKAIT: