Dalam hasil surveinya, tercatat sebanyak 69,6 persen masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pemilu kepala daerah tahun 2022 dan tahun 2023 diundur pada tahun 2024 mendatang.
"Kita lihat di sini ternyata sebagian besar responden belum tahu bahwa pemilukada 2022 dan 2023 akan ditarik ke 2024, meski demikian responden ternyata setuju dengan penundaan tersebut. 69,6 persen tidak tahu,†ucap peneliti Trust Indonesia Azhari Ardinal di Hotel Hilton Double Tree, Jalan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Senin (31/1).
Selain itu, responden juga ditanyai terkait setuju atau tidaknya pemilukada diundur ke tahun 2024 mendatang. Hasilnya, mayoritas responden menyetujui pilkada diundur.
“67,8 persen setuju diundur ke 2024 dan yang tidak setuju sebanyak 32,2 persen,†tandasnya.
Survei dilakukan secara offline dalam rentang waktu 10 hari pada 3-12 januari 2022. Jumlah responden 1.200, menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83persen pada tingkat kepercayaan 95persen. Dilakukan in depth interview dengan metode face to face di 34 provinsi terpilih sebanyak 120kabupaten/kota.
Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat popularitas, kedisukaa dan elektabilitas parpol serta tokoh nasional yang berpeluang menjadi capres 2024. Serta mengetahui preferensi masyarakat Indonesia terhadap parpol dan capres di 2024. Kemudian mengetahui alasan utama yang mempengaruhi preferensi masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihan politik.
Dan juga mengetahui pandangan masyarakat tentang berbagai masalah fundamental di bidang sosial, ekonomi dan politik serta kebijakan-kebijakan pemerintah.
Lembaga survei Trust Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat popularitas dan elektabilitas partai politik serta tokoh nasional yang berpeluang menjadi calon presiden 2024. 
BERITA TERKAIT: