Ia menilai kehadiran kedua tokoh tersebut diperlukan guna mengonfirmasi secara langsung keabsahan ijazah yang dipersoalkan.
"Kita akan meminta Majelis menghadirkan mantan Presiden RI saudara Joko Widodo," ujarnya di Kantor KIP, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 21 Januari 2026.
"Saksi fakta juga yang terkait dengan soal Pratikno. Pratikno ini penting karena beliau adalah mantan Rektor UGM," sambungnya.
Bonjowi berharap Jokowi benar-benar hadir dalam persidangan di KIP agar bisa menjelaskan beberapa fakta persidangan.
"Jadi ada beberapa dokumen ketika harus dibuktikan itu tidak ada," katanya.
"Misalnya, UGM tidak memiliki data laporan KKN. Makanya yang harus tahu adalah Jokowi, benar enggak yang bersangkutan pernah membuat laporan KKN," tambahnya.
Selain itu, dia juga mempertanyakan soal legalisir ijazah Jokowi yang tidak dilakukan verifikasi faktual okeh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditambah pihak UGM juga tidak memiliki data Jokowi pernah datang ke kampus untuk melakukan legalisir saat hendak mencalonkan diri sebagai peserta pemilu.
"Jadi dalam posisi itu penting Jokowi hadir untuk menjelaskan fakta dokumen ini," tuturnya.
Di samping itu, khusus terkait permintaan menghadirkan Pratikno yang kini tengah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), ada beberapa hal terkait sistem akademik di UGM yang ingin diketahui faktanya.
"Beliau bisa menjelaskan secara kronologis bagaimana tata kelola manajemen di UGM, plus juga karena beliau pernah menjadi tim suksesnya Jokowi," tandasnya.
Kubu Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi atau Bonjowi Syamsuddin Alimsyah meminta majelis Komisi Informasi Publik (KIP) untuk menghadirkan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa ijazah. 
BERITA TERKAIT: