Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Menteri Erick bisa langsung mencopot Ahok melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan begitu, Pertamina dan BUMN tidak jadi ramai karena kegaduhan Ahok.
"Saya kira tidak berlebihan kalau Erick Thohir harus mencari pengganti BTP dan tidak melibatkan tokoh politik dalam internal Pertamina," katanya kepada wartawan, Kamis (30/12).
Menurutnya, selain bikin gaduh, Ahok juga sudah terbukti tidak berperan dalam menangani ancaman mogok karyawan yang didengungkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Rencananya, FSPPB akan menggelar mogok kerja dari 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Namun aksi itu batal digelar lantaran pihak FSPPB dan Direksi PT Pertamina mencapai kata sepakat. Kesepakatan ditandatangani di Kementerian Tenaga Kerja oleh Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto dan Ketua Umum FSPPB Arie Gumilar.
Komunikasi antara karyawan dan perusahaan terkait tuntutan karyawan sempat menjadi gaduh karena gaya komunikasi yang dikembangkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sejumlah informasi misleading yang disampaikan Ahok di ruang publik terpaksa diluruskan oleh Komisaris Independen Iggi Haruman Achsien.
Menurut Dedi Kurnia Syah, Ahok sudah terbukti tidak pernah menunjukkan kinerja konkret sebagai komisaris utama. Sebaliknya, jika dibiarkan, maka kegaduhan yang ditimbulkan Ahok bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Pertamina.
Untuk itu, Menteri Erick harus tegas dan mencopot Ahok dari Komut Pertamina.
"Itu juga berdampak kepercayaan publik ke pemerintah. Perlu bagi Erick Thohir mengevaluasi kehadiran BTP," katanya.
BERITA TERKAIT: