Hal itu disampaikan Puan MAharani dalam menyampaikan pidato penutupan paripurna DPR RI masa sidang II sekaligus DPR RI akan mulai memasuki masa reses pada masa persidangan II tahun sidang 2021-2022, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (16/12).
“Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat antara lain adalah praktik mafia tanah, kasus kekerasan dan pelecehan seksual, perlindungan konsumen industri jasa keuangan, program vaksinasi anak usia 6-12 tahun,†ucap Puan.
Selain itu, Puan mengatakan DPR juga akan menyoroti masuknya varian Omicron di Indonesia. Kemudian permasalahan lainnya yakni naiknya sembilan bahan pokok (sembako) jelang nataru.
“Kemudian antisipasi masuknya varian Omicron ke Indonesia, tingginya harga bahan makanan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2022, kesiapan pemerintah dalam menghadapi lonjakan Covid-19 setelah Natal dan Tahun Baru 2022, dan penanganan bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2021,†ucapnya.
Melalui fungsi konstitusional, Puan mengatakan DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mengawal kinerja kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Ia juga mengapresiasi keputusan Pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama periode libur Natal dan Tahun Baru sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
“Pemerintah agar tetap siaga dalam mengawasi aktivitas masyarakat di ruang publik, terutama di pusat perdagangan dan objek wisata, serta mobilitas masyarakat, untuk mencegah penyebaran Covid-19,†tutupnya.
Aparat keamanan pun diminta agar dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menyampaikan DPR telah menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan kerja sama antarparlemen di masa sidang ini, demi memperjuangkan kepentingan nasional dan menyuarakan pandangan Indonesia atas berbagai persoalan internasional.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan DPR RI menyoroti berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Permasalahan tersebut dijanjikannya akan dikawal ketat oleh DPR melalui kinerja alat kelengkapan dewan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: