Demikian disampaikan Sekjen Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KoMPAK), Dedi Supratman saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk "Suara Nakes Untuk Indonesia" pada Sabtu (21/8).
"Kita tahu bahwa kebijakan antara para menteri itu kan tidak konsisten. Ada yang mendorong pariwisata dibuka, mobilitas masyarakat ditahan tapi dari luar (TKA) tidak ditutup," kata Dedi.
Inkonsistensi kebijakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju itulah yang dinilai memicu masyarakat tidak tertib dan mengabaikan aturan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
"Kita butuh presiden tegas menertibkan para menterinya yang bertindak di luar arahan. Masyarakat menghadapi kebingungan," tegasnya.
Selain itu, Dedi juga meminta pemerintah memprioritaskan anggaran pada sektor kesehatan. Sebab menurutnya, anggaran untuk kesehatan masih belum ideal untuk menghadapi pandemi Covid-19.
"Penekanannya ada narasi berikutnya, anggaran agar diprioritaskan lebih kepada penanganan kesehatan. Karena kita lihat secara kalkulasi, anggaran kita ya meningkat, tapi masih belum ideal," pungkasnya.
Selain Dedi, turut hadir dalam acara tersebut yakni Waketum PB IDI Slamet Budiarto, Ketum PPNI Harif Fadilah, Ketum PB IBI Emi Nurjasmi, Ketua IAKMI Ede S. Darmawan, dan Ketum DPP PATELKI Atna Permana.
BERITA TERKAIT: