Baliho Elite Partai Hanya Umbar Narsisme Tanpa Memberi Ruang Dialog

Menurut Direktur Democracy and Eelectoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati, saat kondisi pandemi memburuk, elite partai malah melakukan hal-hal di luar nalar.

“Pemasangan baliho siapapun yang sangat membuat ruang publik kita menjadi sesak dan sama sekali tidak ada urgensinya. Justru hanya membuat panjang masalah,” ujar Neni Nurhayati, Rabu (11/8), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Tak ada maksud lain, sambung Neni, pemasangan baliho tersebut hanya untuk pencitraan, menaikan popularitas untuk Pemilu 2024. Semarak pemasangan baliho tersebut dinilai hanya akan menjadi sampah visual.

“Faktanya, di beberapa kab/kota baliho Puan dicoret-coret warga. Ini menandakan bahwa di mata warga pemasangan baliho itu tak lain hanya sebatas iklan. Publik memaknai iklan tersebut hanyalah sebatas janji belaka. Para elite politik hanya datang dan memberikan janji dalam menjelang momentum pemilihan serta kepentingan politik,” tegas Neni.

Selain itu, Neni menyebut tak ada kontribusi konkret yang dilakukan elite politik di era pandemi. Sebagai contoh, Puan Maharani tak memberikan kontribusi real untuk pengarusutamaan kepentingan perempuan dan anak di era pandemi.

Menurutnya, menyapa rakyat lewat baliho sama sekali tak memberikan dampak positif apa pun. Bahkan hal tersebut hanyalah strategi komunikasi politik yang kurang efektif.

“Hal itu justru tidak membuka dan memberikan ruang dialog kepada masyarakat melalui komunikasi. Padahal jalan dialog ini sangat baik apalagi mendengarkan keluh kesah rakyat. Bukan melalui benda mati yang memperlihatkan narsisme,” kata dia.

“Baliho itu hanya iklan. Layaknya sebuah iklan politik didesain dengan begitu istimewa, baik, dan indah. Tetapi keberadaannya tidak tertata dengan baik, sehingga merusak tatanan ruang sosial dan tertib ruang public,” tambahnya.

Di tengah hantaman badai wabah virus corona yang membuat ekonomi terpuruk, lanjut Neni, seharusnya elite partai mampu menjadi contoh terbaik bagi masyarakatnya dalam menangkap upaya membangkitkan kembali perekonomian masyarakat.

“Pemimpin seharusnya punya kemampuan mendengarkan yang menjadi keterampilan yang lebih penting dari berbicara dan memasang iklan politik,” tandasnya.