Istilah Kedaruratan PPKM Diubah, PKS: Yang Penting Rakyat Bisa Makan!

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>

LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rabu, 21 Juli 2021, 23:14 WIB

Istilah Kedaruratan PPKM Diubah, PKS: Yang Penting Rakyat Bisa Makan<i>!</i>

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz/Ist

Perubahan istilah darurat menjadi level dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak menjadi masalah asalkan dalam penerapannya, masyarakat tidak kelaparan.

Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, dampak ekonomi perpanjangan PPKM yang diputuskan pemerintah hingga 25 Juli 2021 tak bisa dihindari.

"Perpanjangan PPKM ini sudah jelas akan sangat berdampak bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah," kata Aziz saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (21/7).

Dampak tersebut, kata dia, akan tetap dirasakan masyarakat meski kebijakan perpanjangan pembatasan diubah dengan istilah apapun. Oleh karenanya, politisi PKS ini meminta pemerintah bertanggung jawab pada dampak yang ditimbulkan.

"Bantuan-bantuan untuk masyarakat harus segera diturunkan dan ditingkatkan agar tidak ada masyarakat yang tidak bisa makan karena kebijakan tersebut," pungkas Aziz.

Secara garis besar, aturan yang diterapkan masih sama yakni membatasi kegiatan masyarakat untuk menekan penularan Covid-19. Adapun perbedaan pada PPKM Level 3-4 nampak dari aturan WFH hingga jam operasional tempat usaha.