"Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya ditugaskan tiba-tiba untuk melaksanakan impor," tegas Buwas, dikutip dari
Kompas TV, Rabu (17/3).
Bahkan menurutnya, kebijakan ini justru berdampak tekanan pada harga gabah para petani. Karena petani akan mengelar panen raya tak lama lagi.
"Ini ada panen, berarti benturan antara produksi dalam negeri dengan impor. Ini baru diumumkan saja, dampaknya harga di lapangan, harga petani sudah drop," tutur Buwas.
Sementara itu, tanggapan lainnya datang dari ekonom senior Dr. Rizal Ramli yang juga mempertanyakan skema impor yang kerap dilakukan pemerintah dalam menyikapi masalah pangan di Indonesia.
"Saya pikir, inilah cara konvensional, enggak kreatif dan itu-itu saja (impor) yang menjadi solusi menyelesaikan masalah pangan di Indonesia. Enam tahun loh, mimpi kedaulatan pangan enggak sampai-sampai. ujung-ujungnya impor-impor juga," ujar RR sapaan akrabnya, sesaat lalu, Rabu.
Mantan anggota tim panel penasehat ekonomi PBB ini mengatakan, kalau pemerintah betul-betul memiliki hati kepada rakyat serta pro pangan, maka pemerintah harus berani menghapus sistem kuota impor.
"Iya dong kalau berani dan pro pangan, ya berani dong hapus sistem kuota impor, rente puluhan triliun, dan ini jelas miskinkan para petani kita," tegas Rizal.
Dia pun mencoba memberikan solusi bahwa seharusnya pemerintah melakukannya dengan sistem tarif.
"Karena dengan cara ini (sistem tarif) negara akan mendapatkan tambahan penerimaan dan petani kita juga terlindungi. Tapi ini kan enggak, doyannya selfi-selfi doang dengan petani, ya ambyar," ujarnya menyindir.
Padahal menurut Rizal, Indonesia dahulu kerap mengekspor beras kepada sejumlah negara tetangga, termasuk Vietnam.
"Indonesia ini kaya alamnya, sumber air bagus, mataharinya bagus, musimnya juga bagus. Dulukan negara tetangga misalnya Vietnam dulukan impornya dari kita, sekarang justru kita yang impor beras. Dimana pro pangan, dimana pro petaninya?" tutup Rizal.
Rencana impor beras sekitar 1 juta ton yang akan dilakukan pemerintah di tengah panen raya terus menuai reaksi. Dirut Perum Bulog Budi Waseso misalnya, dia menyatakan, bahwa rapat sebelumnya bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak pernah membahas kebijakan tersebut. 
BERITA TERKAIT: