Upaya Perampasan Partai Demokrat Beri Pengaruh Buruk Terhadap Investasi

Hal ini terlihat dalam indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun. Jika ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dan memunculkan persepsi bahwa perampasan parpol oleh kekuasaan bisa terjadi pada siapa saja.

Sehingga Pemerintah diharapkan bisa bersikap adil dalam menggunakan landasan hukum, dan bukan mencari-cari justifikasi politik.

Demikian benang merah webinar Proklamasi Democracy Forum (PDF) seri ke-11 yang menghadirkan ahli sosio-teknologi Prof Sulfikar Amir, dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, pelaku pasar modal David Sutyanto, analis politik Syarwi Pangi Chaniago, mantan wartawan senior Syahrial Nasution, dan Kabalitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo, Senin (8/3).

Webinar ini sendiri dimoderatori oleh Sekretaris Balitbang PD, Muslim Andri.

Sulfikar Amir berkata, “Demokrasi adalah rules of the games di antara para pelakunya, bukan abstrak.”

Karena itu, kualitas demokrasi bergantung pada kualitas partai-partai politik sebagai aktor utama.

Pakar sosio-teknologi ini mengingatkan, "Pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial tergantung pada kualitas demokrasi, dan karenanya pada kualitas partai politik."

Ia juga cemas melihat upaya perampasan kepemimpinan Partai Demokrat yang terjadi pekan lalu.

“Dalam agraria, dikenal land grab atau perampasan tanah oleh pihak yang berkuasa,” kata Sulfikar. “Dalam politik, ini menjadi power grab, salah satu ciri negara otoriter. Apalagi ada indikasi ini dilakukan secara terorganisasi.”

Sinyalemen ini dibenarkan pelaku pasar modal David Sutyanto. Ia menjelaskan tentang hubungan yang kuat antara kualitas demokrasi dan iklim investasi. Dalam paparannya, terlihat kualitas demokrasi Indonesia terus turun, membuat Indonesia kini masuk dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy).

Menyoroti upaya pencaplokan Partai Demokrat oleh pihak eksternal yang dekat dengan kekuasaan, David mengungkapkan, “Upaya ini membuat iklim investasi menjadi hot. IHSG yang tadinya hijau menjadi merah.”

David berharap Pemerintah menyikapi isu ini dengan serius dengan tidak mengesahkan hasil kegiatan yang ilegal, untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi.

Sementara analis politik, Syarwi Pangi Chaniago, berharap Pemerintah mau bertindak adil, rasional, dan bijaksana. Meskipun, jika melihat pola intervensi kekuasaan pada partai-partai politik selama ini, Pangi agak skeptik terhadap sikap pemerintah atas isu KLB ilegal tersebut.

Direktur Eksekutif VoxPol Research and Consulting Center ini menyoroti belum adanya respons dari Presiden Jokowi, padahal Kepala KSP Moeldoko yang terlibat dalam upaya perampasan Partai Demokrat ini merupakan salah satu pembantu terdekatnya.

Pernyataan normatif Menko Polhukam Mahfud MD juga dibaca Pangi sebagai cermin sikap ambigu Pemerintah.

“Jika penolakan publik menguat, Pemerintah akan menggunakan pendekatan hukum untuk menolak hasil KLB ilegal,” kata Pangi memprediksi, “tapi jika sebaliknya, Pemerintah bisa saja mencari justifikasi politik untuk mengesahkan KLB ilegal ini.”

Selanjutnya, mantan wartawan senior Syahrial Nasution menuturkan pengamatannya dari lokasi KLB ilegal di Deli Serdang.

Setelah menguraikan kronologi kejadian dan situasi lapangan, Syahrial berkesimpulan, “Ini jelas-jelas perampasan dan pemaksaan kehendak menggunakan kekerasan, dan dibiarkan oleh aparat yang berwenang.”

Hal ini diperkuat oleh Kabalitbang PD, Tomi Satryatomo, yang menggunakan big data analytics untuk menunjukkan pemetaan perang narasi untuk mempengaruhi opini publik antara kubu Partai Demokrat dan para pelaku KLB ilegal.

Di kubu Partai Demokrat, terlihat percakapan terjadi secara alamiah oleh akun-akun lembaga dan individu. Sementara di kubu KLB ilegal, percakapan dilakukan secara masif oleh akun-akun anonim.

“Ini mengindikasikan Partai Demokrat menghadapi kekuatan di dunia maya yang memiliki sumber daya sangat besar,” tutup Tomi.