Ketum Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu Dilanjutkan, Pengamat: Potret Solid Tidaknya Koalisi Jokowi

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>

LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sabtu, 06 Februari 2021, 15:10 WIB

Ketum Nasdem Tolak Revisi UU Pemilu Dilanjutkan, Pengamat: Potret Solid Tidaknya Koalisi Jokowi

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin bersama sejumlah ketua umum partai koalisi pada pemilu 2019/Net

Sikap Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh, yang meminta fraksinya di DPR menghentikan revisi UU 7/2017 menuai tanggapan dari banyak pihak.

BERITA TERKAIT:

Salah satunya ialah Direktur Parameter Politik, Adi Prayitno, yang menangkap sikap Surya Paloh tersebut sebagai satu hal yang bisa dipakai untuk mengukur kesolidan partai politik yang tergabung di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebab, di dalam draf revisi UU Pemilu, terdapat Pasal 731 ayat (2) dan (3) yang menyatakan digelar pada tahun 2022 dan 2023.

Sementara, partai koalisi pemerintah lainnya mendukung aturan yang ada di dalam UU 10/2016, yang menyatakan Pilkada digelar November 2024.

"Penentuan Pilkada akan jadi potret solid tidaknya koalisi pemerintahan (Jokowi). Dan terbukti solid," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).

Sepengamatan Adi Prayitno, seluruh partai politik yang berkoalisi dengan rezim Joko Widodo mendukung pelaksanaan Pilkada pada 2024.

Yaitu di antaranya PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.

"Tak satupun beda pendapat. Semuanya sama. Yang nolak jadinya tetap hanya PKS dan Demokrat," demikian Adi Prayitno.