Herzaky Demokrat: Kader dan Eks Kader Yang Terlibat Bukan Hal Yang Patut Dirisaukan

Penegasan ini sebagaimana disampaikan Kepala Badan Komunikasi dan Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (2/2).

"Siapa kader dan mantan kader yang terlibat, bukanlah hal yang patut membuat kita semua risau," kata Herzaky.

Menurutnya, yang harus dirisaukan adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

“Yang menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," imbuh dia.

Sebab menurut Herzaky, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

"Pada saatnya nanti, jika memang diperlukan, akan kami ungkap ke publik. Biarkan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai kami menuntaskan pekerjaannya dulu," tegasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyebut ada sekitar 5 (lima) orang yakni 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, dan non kader partai Demokrat adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Saat disinggung ihwal lima orang yang disebut AHY ingin melakukan upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu kader Demokrat aktif adalah Johny Alen, kader yang sudah tidak aktif 6 tahun Marzuki Alie, mantan kader 9 tahun diberhentikan tidak hormat karena korupsi adalah Nazaruddin dan mantan kader yang keluar 4 tahun lalu Max Sopacua, Herzaky menjawab normatif.

"Isu besar saat ini adalah adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," tuturnya. 

"Karena itu, kami pun telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini, Senin pagi (1/02) kemarin," demikian Herzaky.