Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Kebangsaan dengan tema "Mengenal Transformasi Bangsa".

“Ini harus kita diskusikan bersama untuk menjawab isu-isu yang berkembang sekarang, yang sedang  hangat. Ada gugatan yang terjadi dilakukan oposisi atau perlawanan yang kuat di kalangan civil society dan mahasiswa,” kata Fahri Hamzah, Minggu, 21 Juni 2026.

Menurut dia, hal ini menarik untuk dikaji karena Indonesia sebagai negara yang demokratis, maka semua harus  berpikir untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan sekelompok orang.

Yakni secara terus menerus berupaya untuk mencerdaskan diri, serta mengikuti gagasan-gagasan agar menjadi warga negara yang baik. Sehingga terciptanya masyarakat yang cerdas, seusai amanat konstitusi.

“Lalu, persoalan apa yang sebenarnya sedang terjadi, apakah peristiwa yang mirip dengan tahun 98?” tanya Fahri.

Seperti tuduhan kembalinya otoritarianisme, atau justru sekedar keresahan penurunan kesejahteraan kelas menengah yang meningkat tajam.

“Atau ada isu-isu lain yang di belakang layar. Diduga adanya perlawanan terhadap strategi Presiden Prabowo melakukan transformasi besar-besaran,” ujar dia.

Fahri berharap agar semua pihak membaca situasi sekarang secara ‘clear’ agar tidak salah dan keliru dalam mengambil sikap.

“Partai Gelora sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, harus menyampaikan kepada publik. Inilah yang sebenarnya terjadi. Saya mengerti betul pikiran-pikiran Pak Prabowo,” katanya.

Fahri mengaku, mengenal Prabowo secara pribadi sudah lama, bahkan pernah menjadi juru bicara dalam tiga kali Pilpres dari empat kali yang diikuti Presiden RI ke-8 itu. 

“Bahkan saya juga mempelajari pikiran-pikiran dari keluarga Pak Prabowo. Mulai dari kakeknya Pak Margono yang merupakan tokoh koperasi dan pendiri Bank BNI hingga bapaknya Prof Sumitro,” ungkapnya.

Fahri juga mengaku sebagai murid Prof Sumitro Djojohadikusumo secara langsung, karena kuliah di Fakultas Ekonomi Indonesia, tempat ayah Presiden Prabowo itu mengajar. 

“Makanya saya bersahabat dengan Pak Prabowo cukup lama dan membaca buku-buku beliau, termasuk soal perumahan rakyat dan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Ekonomi kerakyatan itu, kata Fahri, adalah ekonomi Pancasila yang mengedepankan kepentingan rakyat dan negara daripada memberikan peluang lebih besar instrumen-instrumen market.

“ Nah, karena itulah kita kemudian seperti berada dalam transformasi besar. Setelah Soekarno, Prabowo-lah, presiden yang memikirkan kepemimpinan yang cukup mendalam,” katanya.

Jika Soekarno memikirkan transisi dari negara yang dijajah  di bawah kolonialisme menjadi negara merdeka. Sementara Prabowo memikirkan satu negara, yang mulai didominasi  kelompok-kelompok ekonomi besar dan konglomerasi.

“Menurut pemahaman beliau, kita  harus memperkuat cita-cita sektor kerakyatan yang ditulisnya dalam dua buku. Paradoks Indonesia dan  Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Kaget Transformasi Prabowo

Dalam buku Paradoks Indonesia, ia mengungkapkan, bahwa Prabowo melakulan kritik terhadap sistem pemerintahan, khususnya sistem ekonomi. Yaitu menyangkut  persoalan ekonomi dan kebocoran sumber daya alam (SDA), termasuk korupsi di dalamnya.

“Kritik ini kemudian dijadikan sebagai strategi mengakhirinya, yakni mengakhiri masifnya kebocoran. Kampanye melaawan kebocoran itu betul-betul diniatkan, betul-betul diselenggarakan dan dipimpin langsung oleh beliau,” katanya.

Presiden Prabowo, juga melakukan upaya besar-besaran untuk mengakhiri ketimpangan persoalan ekonomi, sehingga membuat banyak orang kaget.

“Jadi kalau ada orang kaget yang beliau lakukan secara besar-besaran oleh Pak Prabowo. Mungkin dia lupa membaca, bahwa ini adalah pikiran dasar dari Pak Prabowo sejak lama,” katanya.

Dalam buku Paradoks Indonesia, kata Fahri, Prabowo selalu menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara kaya dan percaya dengan kekayaan tersebut, dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

“Jadi bukan seperti kritik orang, yang tidak percaya pada sumber daya alam kita, apalagi sumber daya manusianya,” jelas Fahri.

Mereka mengganggap Indonesia sekarang menjadi negara otoriter, negara otoritarisme seperti China. 

Padahal China yang sebagai dianggap negara otoriter, justru tumbuh pesat sebagai secara ekonomi sebagai kekuatan global baru.

“Jadi konsep yang dibawah Pak Prabowo itu, kita harus percaya pada sumber daya alam dan sumber daya manusia sendiri untuk mengelolanya,” kata Wakil Ketua DPR 2014-2019 ini.

Akibat tidak dikelola dengan baik, lanjut dia, terjadi kebocoran yang massif SDA Indonesia, sehingga tidak memberikan manfaat kepada rakyatnya.

“Itulah yang beliau lakukan sekarang dengan membentuk Satgas PKH. Sekarang ini ada penertiban  ekspor mineral dan sumber daya alam. Sekarang dikonsentrasikan pada satu unit yang disebut dengan Danantara Sumber Daya Indonesia (SDI),” katanya.

Dimana Danantara SDI bertugas mengidentifikasi seluruh SDA, sehingga negara memiliki kontrol  sumber daya alamnya secara riil. 

“Kita ini adalah pemilik nikel nomor satu, mungkin emas nomor satu di dunia, batubara nomor tiga dan sawit bisa dibilang nomor satu dan seterusnya. Banyak sekali sumber daya alam kita, ada juga migas, mineral logam, perkebunan, perikanan dan kelautan. Ini bisa menjadi sumber kemamjuan kita,” tegas Fahri.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, Prabowo ingin agar SDA Indonesia tidak lagi mengalami kebocoran, sehingga harus dikontrol oleh negara. 

“Pernyataan yang selalu beliau katakan. Kita harus tegakkan ini dan kita kontrol jangan sampai terjadi kebocoran,” kata Fahri menirukan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

Sementara dalam mengatasi berbagai ketimpangan, Presiden Prabowo antara lain melaksanakan  program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka pemerataan ekonomi, meskipun diwarnai insiden adanya tertangkapnya tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN)  dalam kasus korupsi.

“Kalau tiga pimpinan puncaknya ditangkap karena kasus korupsi, itu soal lain, silahkan apparat penegakan hukum mengusutnya. Tapi yang ingin saya katakan, MBG ini adalah platform besar pikiran Pak Prabowo tentang pemerataan,” katanya.

Sebab, kondisi riil Indonesia sekarang, menurut Fahri, menganut sistem ekonomi liberal, menyerahkan pada mekanisme pasar, dan tidak memberikan kemakmuran kepada rakyat. 

“Banyak aset, tanah, hutan, tambang dan  perbankan termasuk perbankan Himbara yang menyalurkan kredit kepada kelompok-kelompok yang sudah kuat dan besar.  Mereka semua yang mengendalikan,” katanya.

Kelompok tersebut, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan market atau pasar.  Kelompok ini juga punya kemampuan untuk mencari kapital atau modal di dalam dan luar negeri. Mereka juga bahkan ditopang oleh bank-bank pemerintah. 

“Kalau beliau, mereka sudah mengambil sumber daya alam kita,. Dibiayai bank negara kita, tapi  setelah itu begitu ada hasil penjualan, mereka bawa ke luar negeri dan tidak disimpan untuk kepentingan bangsa Indonesia,” katanya.

Hal-hal seperti inilah yang disampaikan Prabowo sebagai Paradoks Indonesia, disatu sisi memiliki kekayaan alam melimpah, namun disisi lain pendapatan perkapita penduduknya sangat rendah. 

“Per kapita income kita, kalau dihitung dari negara-negara yang merdeka bersamaan dengan kita. Kita masih berada diantara paling bawah, kita kalah dari Malaysia, Taiwan, China, Singapura dan Korea,” ujarnya.

“Ini adalah fakta-fakta bahwa dengan negara yang kita merdeka bersamaan. Mereka lebih miskin  sumber daya alam, tapi sekarang mereka lebih kaya daripada kita. Itulah yang disebut sebagai Paradoks Indonesia,” pungkas Fahri.